• PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

    peraturan menteri energi dan sumber daya mineral . republik indonesia. nomor 7 tahun 2020. tentang . tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara . dengan rahmat tuhan yang maha esa . menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia, menimbang : a.

  • Peraturan Menteri – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

    pengusahaan pertambangan mineral dan batubara: 20: peraturan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor 7 tahun 2020: tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

  • MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan

  • Ministerial Regulations - Kementerian Energi dan Sumber ...

    pengusahaan pertambangan mineral dan batubara: 20: peraturan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor 7 tahun 2020: tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara

  • PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

    DAN SISTEM INFORMASI WILAYAH PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, perlu menetapkan

  • MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK

    menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia, ... daftar badan usaha pertambangan batubara dan rincian jumlah kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri tahun 2017 no. perusahaan jumlah dmo (ton) a. perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara 1. pt adaro indonesia 9.975.924

  • Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah

    Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

  • MEMTERI ENERGl DAN SWMBER DAYA MINERAL REPUBLIK

    MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara; Mengingat : 1.

  • Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

    Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinandan Pelaporan,

  • Kementerian ESDM RI - Media Center - Arsip Berita ...

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. REPUBLIK INDONESIA. SIARAN PERS. NOMOR: 177.Pers/04/SJI/2020. Tanggal: 11 Mei 2020. Pembahasan RUU Minerba Dilanjutkan ke Paripurna. Setelah sempat tertunda, proses Revisi Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara akhirnya memasuki tahap akhir.

  • Kementerian ESDM RI - Media Center - Arsip Berita ...

    KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL. REPUBLIK INDONESIA. SIARAN PERS. NOMOR: 177.Pers/04/SJI/2020. Tanggal: 11 Mei 2020. Pembahasan RUU Minerba Dilanjutkan ke Paripurna. Setelah sempat tertunda, proses Revisi Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Mineral Batubara akhirnya memasuki tahap akhir.

  • KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

    KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 1603 K/40/MEM/2003 TENTANG PEDOMAN PENCADANGAN WILAYAH PERTAMBANGAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

  • Menteri ESDM Akhirnya Teken Izin Usaha Pertambangan Batubara

    Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh mengaku telah menandatangani surat permohonan penerbitan Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi (IUP OP) serta Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selama ini tak kunjung terbit dan dikeluhkan pengusaha. "Sudah saya teken kok. Tapi memang untuk menandatangani itu dibutuhkan kehati-hatian serta

  • KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

    PERTAMBANGAN BATUBARA MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI Menimbang : bahwa sebagai tidak lanjut Keputusan Presiden Nomor 75 tahun 1996 tanggal 25 September 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahan Pertambangan batubara, maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan dengan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi. Mengingat : 1.

  • Pentingnya Line Terhadap Industri Batubara,Black Sand Gold ...

    Industri batubara Indonesia terbagi dengan hanya sedikit produsen besar dan banyak pelaku skala kecil yang memiliki tambang batubara dan konsesi tambang batubara (terutama di Sumatra dan Kalimantan). Sejak awal tahun 1990an, ketika sektor pertambangan batubara dibuka kembali untuk investasi luar negeri, Indonesia mengalami peningkatan produksi ...

  • Kementerian Pertambangan Afrika Selatan

    Sebuah analisis sektor pertambangan batubara di Indonesia. Bagian ini membahas produksi, ekspor dan konsumsi domestik batubara serta menggambarkan perspektif masa depan. . Afrika Selatan: 142.4 . Untuk memperoleh suplai dalam negeri, Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Indonesia meminta para produsen batubara untuk mencadangkan jumlah .

  • Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23

    Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara;

  • Reklamasi dan Upaya Produktif Pada ... - Kementerian ESDM RI

    Untuk itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Pasca Tambang Keputusan dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

  • Batubara Persyaratan Personil Pertambangan

    Batubara Persyaratan Personil Pertambangan. FOB Reference Price: Get Latest Price Pelaksana pertambangan code pel jakarta raya requirements s1 teknik pertambangan pengalaman 5 tahun di pertambangan batubara memahami dan mampu melakukan land crearing, stripping over burden, membangun disposal, kebersihan dan penggalian.

  • Minerba: Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan ...

    Pada tanggal 6 Maret 2020, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (“Permen ESDM 7/2020”). A. Tujuan Tujuan penerbitan Permen ESDM 7/2020

  • UU Minerba Terbit, Pelaku Usaha Harap Aturan Pendukung ...

    "UU ini memberikan kepastian investasi, bukan saja kepada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), tetapi juga kepada pemegang Kontrak Karya (KK), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)," kata Hendra ke Katadata.co.id pada Rabu (17/6).. Meski begitu, dia berharap pemerintah bisa segera menyusun aturan pendukungnya.

  • Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan Dibagi Tiga - Niaga.Asia

    Ignasius Jonan. SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan wilayah pertambangan (mineral dan batubara) pulau Kalimantan dibagi tiga, terdiri dari wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah pencadangan negara.Pembagian wilayah pertambangan pulau Kalimantan itu diputuskan Menteri ESDM dalam

  • (PDF) Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (Bab 1 dari 22 Bab)

    Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,

  • DSSA fokus tuntaskan proyek PLTU dan perkuat bisnis ...

    KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Di tengah pandemi Covid-19, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk masih fokus menuntaskan agenda ekspansi bisnis di bidang energi dan pertambangan batubara.Sekretaris Perusahaan Dian Swastatika Sentosa Susan Chandra menyampaikan, pihaknya berusaha menyelesaikan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalteng-1.

  • Minerba: Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan ...

    Pada tanggal 6 Maret 2020, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (“Permen ESDM 7/2020”). A. Tujuan Tujuan penerbitan Permen ESDM 7/2020

  • Pentingnya Line Terhadap Industri Batubara,Black Sand Gold ...

    Industri batubara Indonesia terbagi dengan hanya sedikit produsen besar dan banyak pelaku skala kecil yang memiliki tambang batubara dan konsesi tambang batubara (terutama di Sumatra dan Kalimantan). Sejak awal tahun 1990an, ketika sektor pertambangan batubara dibuka kembali untuk investasi luar negeri, Indonesia mengalami peningkatan produksi ...

  • UU Minerba Terbit, Pelaku Usaha Harap Aturan Pendukung ...

    "UU ini memberikan kepastian investasi, bukan saja kepada Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), tetapi juga kepada pemegang Kontrak Karya (KK), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)," kata Hendra ke Katadata.co.id pada Rabu (17/6).. Meski begitu, dia berharap pemerintah bisa segera menyusun aturan pendukungnya.

  • Wilayah Pertambangan Pulau Kalimantan Dibagi Tiga - Niaga.Asia

    Ignasius Jonan. SAMARINDA.NIAGA.ASIA-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan wilayah pertambangan (mineral dan batubara) pulau Kalimantan dibagi tiga, terdiri dari wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat, dan wilayah pencadangan negara.Pembagian wilayah pertambangan pulau Kalimantan itu diputuskan Menteri ESDM dalam

  • (PDF) Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (Bab 1 dari 22 Bab)

    Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,

  • DSSA fokus tuntaskan proyek PLTU dan perkuat bisnis ...

    KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Di tengah pandemi Covid-19, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk masih fokus menuntaskan agenda ekspansi bisnis di bidang energi dan pertambangan batubara.Sekretaris Perusahaan Dian Swastatika Sentosa Susan Chandra menyampaikan, pihaknya berusaha menyelesaikan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kalteng-1.

  • KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

    Mineral Logam dan Batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Bulan Maret Tahun 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara

  • Kepmen Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 ...

    Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum dikeluarkan pada tanggal 22 Mei 1995. Peraturan ini dalam dunia pertambangan biasa dikenal dengan sebutan Kepmen 555 atau Kepmen triple 5 (triple five). Dengan adanya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan ...

  • Daftar Peraturan Perundang-undangan Terkait Pertambangan ...

    Keputusan Menteri ESDM Nomor 0057 K/40/MEM/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 680 K/29/M.PE/1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

  • Menteri BUMN Rini kirim surat rahasia agar Holding Tambang ...

    Perlu penyelarasan pada Pasal 112 draft RPP Minerba dimaksud dengan Pasal 62 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), mengingat dengan pengaturan Pasal 112 draft RPP dimaksud akan mengakibatkan luasan wilayahh Izin Usaha Pertambangan (IUP) pemegang PKP2B yang memperoleh perpanjangan ...

  • Pertambangan dan Energi - sumbarprov.go.id

    Plt. Menteri ESDM, Luhut Binsar Pandjaitan menjadi inspektur upacara dalam Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi tanggal 28 September, yang ke-71 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Sabtu (4/10/2016).

  • Pasar Batu Bara Eropa kian Sempit akibat Konversi Energi ...

    Menteri Lingkungan Jerman Svenja Schulze mengatakan bahwa setidaknya delapan pembangkit listrik tenaga batu bara di Jerman dijadwalkan untuk ditutup pada tahun ini. “Dengan demikian, Jerman adalah negara industri pertama yang meninggalkan energi nuklir dan batu bara,” ujar Schulze seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (6/7/2020).

  • Pemerintah Rilis Pedoman Divestasi Saham Pertambangan ...

    Apr 20, 2020  Bisnis, JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis pedoman pelaksanaan penawaran, evaluasi serta perhitungan divestasi saham bidang pertambangan mineral dan batu bara.. Beleid ini menjadi perpanjangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan

  • BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

    pertambangan. mineral. batubara. pencabutan. peraturan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan rahmat tuhan tang maha esa menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia,

  • Daftar Peraturan Perundang-undangan Terkait Pertambangan ...

    Keputusan Menteri ESDM Nomor 0057 K/40/MEM/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor 680 K/29/M.PE/1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

  • Menteri BUMN Rini kirim surat rahasia agar Holding Tambang ...

    Perlu penyelarasan pada Pasal 112 draft RPP Minerba dimaksud dengan Pasal 62 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), mengingat dengan pengaturan Pasal 112 draft RPP dimaksud akan mengakibatkan luasan wilayahh Izin Usaha Pertambangan (IUP) pemegang PKP2B yang memperoleh perpanjangan ...

  • Pertambangan dan Energi - sumbarprov.go.id

    Plt. Menteri ESDM, Luhut Binsar Pandjaitan menjadi inspektur upacara dalam Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi tanggal 28 September, yang ke-71 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Sabtu (4/10/2016).

  • Pasar Batu Bara Eropa kian Sempit akibat Konversi Energi ...

    Menteri Lingkungan Jerman Svenja Schulze mengatakan bahwa setidaknya delapan pembangkit listrik tenaga batu bara di Jerman dijadwalkan untuk ditutup pada tahun ini. “Dengan demikian, Jerman adalah negara industri pertama yang meninggalkan energi nuklir dan batu bara,” ujar Schulze seperti dikutip dari Bloomberg, Senin (6/7/2020).

  • Pemerintah Rilis Pedoman Divestasi Saham Pertambangan ...

    Apr 20, 2020  Bisnis, JAKARTA – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis pedoman pelaksanaan penawaran, evaluasi serta perhitungan divestasi saham bidang pertambangan mineral dan batu bara.. Beleid ini menjadi perpanjangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan

  • BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

    pertambangan. mineral. batubara. pencabutan. peraturan menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang pelaksanaan reklamasi dan pascatambang pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan rahmat tuhan tang maha esa menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia,

  • Investasi Sektor Pertambangan dan Energi - Reforminer ...

    Sep 30, 2015  Komaidi Notonegoro Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Koran Sindo:28-09-2015 Perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang disertai dengan menurunnya harga energi berdampak terhadap menurunnya iklim investasi. Selama kurun 2015- 2016 pertumbuhan ekonomi global diproyeksikan melambat. Sejumlah negara emerging dan developing utama seperti China, India, Rusia, dan

  • Januri 2020, DMO Batubara Dipatok Mencapai 25%

    Per 1 Januari 2020, DMO Dipatok 25. Jakarta, Nusantaratv - Pemerintah melalui Kementerian ESDM memutuskan kelanjutan kebijakan terkait penjualan Batubara untuk kepentingan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara, Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Batubara dan Perjanjian

  • Kementerian ESDM Terbitkan Aturan untuk Perpanjangan KK ...

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Arifin Tasrif menerbitkan aturan baru terkait kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Namun salah satu pasal dalam beleid ini dinilai bertabrakan dengan Undang-Undang Mineral dan Batubara. Beleid yang dimaksud merupakan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan

  • DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)

    13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

  • Detil Berita - Ditjen Minerba

    Kajian Penyesuaian Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 03 Juli 2018.

  • MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

    pengusahaan Gas Metana Batubara dan mencabut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006 dimaksud; c. bahwa berdasarkan pertirr~bangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara; Mengingat : 1.

  • Omnibus Law Sektor Pertambangan Perlu ... - Dunia Energi

    JAKARTA – Pemerintah secara resmi telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) dan Draft Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja kepada DPR pada Rabu (12/2). Draft RUU Cipta Kerja merupakan salah satu dari empat RUU yang diusulkan pemerintah melalui skema Omnibus Law, yaitu RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN), RUU tentang Kefarmasian, RUU tentang Cipta Kerja, dan RUU []

  • Berita Terupdate terkait Pertambangan - Bisnis

    Kementerian ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Terdampak Corona, Inalum Harapkan Bukit Asam dan Freeport Topang Pembayaran Utang